Wakil Rakyat Purworejo: Menyedihkan, Si Fahri Kagetnya Telat Banget

Anggota DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI, Luqman Hakim, angkat bicara merespons kritik Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah terkait insiden di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah (Jateng).

Menurut Luqman, pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Fahri baru mengetahui tindakan represif yang dilakukan aparat kepada warga Desa Wadas.

Dia memandang, Fahri tidak tahu bahwa masalah di Desa Wadas ini sudah berlangsung lama. Bahkan, represi aparat kepada warga Desa Wadas sudah pernah terjadi pada April 2021 silam.

“Dari cuitannya itu, tampak Fahri baru kemarin tahu masalah represi aparat yang menimpa warga Desa Wadas. Mungkin dia kira represi aparat pada warga Desa Wadas baru pertama terjadi kemarin,” kata Luqman, Kamis (10/2).

“Menyedihkan, si Fahri kagetnya telat banget!” imbuhnya.

Sebelumnya, Fahri mempertanyakan keberadaan anggota DPR yang berasal dari dapil Desa Wadas yang masuk dapil Jateng VI meliputi Kabupaten Purworejo, Magelang, Wonosobo, Temanggung, dan Kota Magelang.

Politikus PKB tersebut pun menilai Fahri hanya ingin cari perhatian dengan melemparkan pernyataan seperti itu.

Ia mempertanyakan, apakah alasan Fahri melontarkan pernyataan seperti itu karena sedang panik dan stres Gelora Indonesia tak kunjung mendapatkan respon meriah dari publik.

Luqman pun mengingatkan Fahri bahwa Desa Wadas bukan sebuah dapil, melainkan desa yang berada di Kabupaten Purworejo yang masuk dalam dapil Jateng VI.

“Sehingga memori tentang dapil saja, dia tak ingat. Mana ada dapil Wadas dalam pemilu di Indonesia? Kalau yang dia maksud itu Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo Provinsi Jateng, itu masuk daerah pemilihan Jateng VI, bersama Kabupaten atau Kota Magelang, Temanggung dan Wonosobo. Tidak ada dapil Wadas!” ucapnya.

Lebih lanjut, Luqman mengaku bisa memaklumi pernyataan Fahri. Ia berkata, mayoritas warga Desa Wadas yang jadi korban merupakan warga Nahdlatul Ulama (NU), kelompok yang tercatat dalam sejarah dibenci oleh Fahri

“Contohnya, pada Kampanye Pilpres 2014 dia tegas menolak ketika Jokowi sebagai capres kala itu menjanjikan akan menjadikan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional sebagai peringatan atas jasa NU mempertahankan kemerdekaan RI dengan mengeluarkan Fatwa Resolusi Jihad NU 22 Oktober 1945. Fahri saat itu berkicau bahwa rencana Jokowi menetapkan Hari Santri Nasional sebagai rencana yang sinting,” sambungnya.

Luqman menambahkan, dirinya merupakan kader NU yang ditugaskan sebagai anggota DPR Fraksi PKB dari dapil Jateng VI.

Bersama NU, Ansor-Banser, dan PKB, Luqman mengaku telah lama mengawasi agar warga tidak menjadi korban dari proyek pembangunan Bendungan Bener.

Sebelumnya, Fahri mempertanyakan keberadaan anggota DPR yang berasal dari Desa Wadas.

“Anggota @DPR_RI dapil Wadas mana ndas(kepala)-mu?” kata Fahri lewat akun Twitter miliknya, @Fahrihamzah, Kamis (10/2).

Fahri pun menyampaikan bahwa fungsi pengawasan DPR telah terlalu lama dibiarkan tumpul dan menjadi biang kerok malpraktik dalam penyelenggaraan negara.

Menurutnya, akar masalah ini disebabkan karena partai politik mengangkangi wakil rakyat menjadi wakil partai, sehingga wakil rakyat tidak lagi aspiratif dan hanya formalistik dan basa basi.

Dilansir dari laman: cnnindonesia.com

Related posts