Pemerintah Indonesia mendorong kerja sama internasional di bidang perpajakan, transparansi dan pertukaran informasi (EOI). Dorongan diberikan dalam pertemuan pertama Inisiatif Asia yang digelar Rabu (17/2) lalu.
Pertemuan digelar sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Kepresidenan G20 Indonesia. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyampaikan dorongan kerja sama penting diberikan.
Pasalnya transparansi dan pertukaran informasi itu ia yakini bisa mempercepat mobilisasi pendapatan domestik. Terutama pada masa pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19.
Selain kehadiran pimpinan otoritas pajak dari 5 negara anggota G20 Asia, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum), pimpinan otoritas pajak dari 13 negara Asia yang anggota Global Forum, dan beberapa lembaga internasional yaitu Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia, dan Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR).
Selain masalah transparansi pajak, pemerintah Indonesia juga mengajak para pemimpin dunia membentuk dana kesehatan global guna mengantisipasi datangnya pandemi di masa datang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ajakan disampaikan karena menurut pemerintah Indonesia covid-19 bukan pandemi terakhir yang bakal dihadapi dunia. Belajar dari serangan covid-19, ia meyakini kepala negara di dunia harus lebih sigap menghadapi pandemi selanjutnya.
“Saat dunia masih berjuang menangani covid-19, satu realita yang mengejutkan adalah ini tidak akan menjadi pandemi terakhir yang akan dihadapi. Presidensi G20 Indonesia menggarisbawahi pentingnya kerja sama global untuk mengatasi pandemi yang ada saat ini dan mempersiapkan diri untuk pandemi di masa yang akan datang,” ungkapnya.
