Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini mengatakan pengaruh Jakarta sebagai ibu kota negara (IKN) yang ditinggal tidak akan berkurang.
Hal ini berkaca pada beberapa negara yang melakukan perpindahan ibu kota seperti Pakistan dan Brazil.
“Tidak pernah ada di seluruh dunia itu kota yang ditinggalkan menjadi ibu kota baru nanti pengaruhnya berkurang. Ini soal Jakarta,” kata Faldo dalam forum Diskusi Salemba, Sabtu (19/2).
Faldo kemudian mencontohkan keputusan pemerintah Pakistan memindahkan ibu kota negaranya ke Islamabad, sebuah daerah terisolir di kaki Gunung Himalaya tidak membuat ibu kota negara sebelumnya, Karachi mati.
Hal serupa juga terjadi ketika pemerintah Brazil memutuskan memindahkan ibu kota ke Brazilia yang dekat dengan kawasan hutan Amazon.
Meski dipindah, Sao Paulo dan Rio de Janeiro tetap menjadi dua kota yang berpengaruh.
“Karachi di Pakistan yang sangat strategis dan itu tetap hidup,” kata Faldo.
Faldo tidak menampik bahwa ada kekhawatiran bahwa terdapat masyarakat yang tidak dirasakan masyarakat. Ia menegaskan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur merupakan simbol politik bagi Indonesia di masa pandemi dan menjadi satu hal yang diingat oleh dunia.
“Yang ingin kami garis bawahi adalah bagaimana ibu kota baru ini menjadi simbol politik negara kita di kala pandemi seperti sekarang,” tuturnya.
Sebelumnya, Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) sudah diundangkan di Kemenkumham usai ditandatangani Presiden Joko Widodo. Proyek pembangunan ibu kota baru ke Kalimantan Timur segera dimulai. Pemerintah dan DPR menyetujui RUU IKN pada Sidang Paripurna DPR yang digelar pada 18 Januari 2022. Undang-undang itu akan menjadi landasan hukum perpindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Nusantara.
Agenda pemindahan IKN juga mendapat respon penolakan dari publik. Narasi Institute menginisiasi petisi daring berjudul “Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara”. Petisi diunggah di situs web change.org.
Petisi telah ditandatangani puluhan ribu orang. Narasi Institute juga mencantumkan beberapa nama tokoh yang mendukung petisi ini, seperti Din Syamsuddin dan Azyumardi Azra.
