Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengaku heran dengan kekosongan jabatan pada posisi lurah dan camat di Ibu Kota.
Kritik tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait inventarisasi PJLP dan kekosongan Jabatan di instansi Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Senin (21/2).
Gembong mempertanyakan ihwal kekosongan jabatan yang tak kunjung terisi. Padahal menurutnya, banyak aparatur sipil negara di Jakarta sehingga pengisian posisi tersebut seharusnya bukan persoalan besar bagi Pemprov DKI.
“Masa enggak ada yang memenuhi syarat dari sekian ribu ASN yang ada di DKI Jakarta. Kalau enggak ada, saya ambilin dari Wonogiri. Malu-maluin,” ujarnya dalam rapat.
Hal tersebut menurutnya kian parah lantaran persoalan kekosongan jabatan tersebut sudah berulang kali ditanyakan kepada Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah DKI tahun lalu.
Gembong mengatakan, pada saat itu, pihak Pemprov DKI Jakarta sudah berjanji bakal menyelesaikan persoalan ini sebelum lebaran tiba. Namun, sampai saat ini dirinya mengaku masih menemukan banyak kekosongan jabatan tersebut di lapangan.
“Waktu periode kemarin kita tanyakan pada asisten kapan pamong mau diselesaikan, insyaallah sebelum lebaran selesai katanya. Ini mau lebaran lagi, jangan-jangan lebaran 2024 akan datang,” tuturnya.
Lebih lanjut, Gembong menilai, banyaknya kekosongan jabatan tersebut bakal mempengaruhi pelayanan Pemprov DKI dan juga ‘wajah’ Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di masyarakat.
Dia juga menyinggung pengurusan KTP di kelurahan yang banyak dilayani oleh penyedia jasa lainnya orang perorangan (PJLP), bukan ASN.
Padahal menurutnya, hal tersebut seharusnya menjadi cerminan marwah pelayanan Pemprov DKI Jakarta terhadap masyarakat.
“Ini soal marwah pelayanan kita, Pemprov DKI Jakarta. terhadap masyarakat. Wajahnya Pak Anies Baswedan ada di situ,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya mengakui bahwa masih ada kekosongan jabatan pada tingkat lurah dan camat.
Pihaknya mencatat, sampai saat ini terdapat 3 kursi camat dan 19 kursi lurah yang masih belum terisi. Kendati demikian, dirinya mengklaim, kekosongan jabatan tersebut terjadi karena banyak pejabat pemerintah yang habis masa jabatannya.
“Jadi camat lurah masih ada yang kosong tapi belakangan karena setiap bulan ada yang pensiun. Jadi data di kami masih ada camat 3 kosong lurah juga ada 19 yang kosong,” ujarnya.
Maria berujar pengisian jabatan lurah dan camat tersebut saat ini sudah masuk dalam proses Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab). Dia berharap dalam waktu dekat pengisian jabatan tersebut bisa berjalan.
“Itu sudah kami Baperjabkan, mohon bersabar mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita laksanakan,” ujar dia.
