Jubir Luhut Tak Mau Buka ‘Klaim Big Data’ Penundaan Pemilu, Fadli Zon: Jangan Halalkan Segala Cara Untuk Melawan Konstitusi

Lesartweek.com, JAKARTA — Politikus Partai Gerindra DPR RI, Fadli Zon kembali mempertanyakan big data berisi percakapan 110 juta orang terkait penundaan pemilu 2024.

Apalagi, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, menyatakan tak bisa membuka soal klaim big data tersebut.

Jodi menyebut bahwa itu data internal mereka, dan tidak dapat dipublikasikan.

Menanggapi pernyataan itu, Fadli Zon mempertanyakan alasan kenapa data tersebut tidak dapat di publikasi.

“Kenapa data big datanya tak bisa dibuka ke publik?” ucap Fadli dilansir fajar.co.id dari twitte pribadinya, Selasa (15/3/2022).

Anggota DPR RI itu meminta Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk bertanggungjawab atas klaim tersebut.

“Harus ada pertanggungjawaban kepada masyarakat atas klaim 110 juta itu.”

“Jangan halalkan segala cara untuk melawan konstitusi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berbicara mengenai wacana perpanjangan jabatan Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Presiden RI.

Menurut Luhut, saat ini adanya perpanjangan jabatan Presiden Jokowi ini adalah bagian dari demokrasi. Namun semuanya nanti diserahkan kepada rakyat Indonesia DPR dan MPR untuk menentukannya. Pasalnya MPR yang punya kewenangan untuk mengubah konstitsi perpanjangan jabatan kepala negara.

“Soal mungkin atau tidak, itu DPR dan MPR yang menentukan. Tapi, bahwa ada wacana-wacana macam-macam di publik itu bagian dari demokrasi,” ujar Luhut dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Deddy Corbuzier, dikutip Jumat (11/3).