Lesartweek.com, JAKARTA — Penolakan laporan koalisi masyarakat sipil atas Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan oleh Polda Metro Jaya memunculkan keprihatinan dari banyak pihak. Salah satunya eks Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko.
Menurutnya, pengabaian laporan atau informasi dari masyarakat bertentangan dengan prinsip pemberantasan korupsi yang efektif.
Koko, sapaan akrab Sujanarko, menjelaskan peran serta masyarakat menjadi salah satu spirit pemberantasan korupsi sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Bahkan, di banyak kesempatan, pemberantasan korupsi tidak berhasil tanpa adanya peran serta masyarakat.
”Makanya dalam undang-undang (KPK) itu menyebutkan peran serta masyarakat (dalam pemberantasan korupsi, Red),” kata Koko dalam diskusi virtual, Sabtu (26/3).
Begitu pula di forum internasional, pelapor kasus korupsi mendapat perlindungan karena perannya yang krusial.
Koko menerangkan perlindungan terhadap pelapor adalah salah satu paradigma baru dalam memerangi korupsi. Hal itu dilakukan sebagai upaya penegakan hukum yang efektif.
”Siapa pelapornya terkadang dianggap nggak penting, yang paling penting adalah kualitas laporannya,” tuturnya.
Atas dasar itu, Koko menyayangkan sikap penegak hukum yang menolak laporan masyarakat sipil terkait dugaan gratifikasi Luhut dan sejumlah nama lain. Penolakan itu mengangkangi spirit pemberantasan korupsi yang digaungkan dalam forum internasional.
”Pelaporan masyarakat harusnya 100 persen diterima,” ungkapnya.
Apalagi, kata Koko, laporan yang disampaikan merupakan produk penelitian dari sembilan non-government organization (NGO). Dia mengajak penegak hukum belajar dari skandal Panama dan Pandora Papers yang merupakan produk penelitian.
#Laporan #Luhut #Ditolak #Polda #Metro #Eks #Pegawai #KPK #Pelaporan #Masyarakat #Harusnya #Persen #Diterima
Sumber : fajar.co.id
