Deklarasi APDESI Dukung Jokowi 3 Periode, Akademisi Sebut Ini Wujud Administrasi Negara yang Primitif

Lesartweek.com, JAKARTA — Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Silatnas Apdesi) 29 Maret lalu diwarnai dengan adanya deklarasi dukungan perpanjangan jabatan presiden tiga periode dari para kepala desa.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Baharudin Thahir menilai dukungan tersebut tidak dalam konteks acara silatnas tersebut. Menurut dia, kepala desa yang menjadi instrumen pemerintahan, memiliki otonomi, dan bagian dari kekuasaan memberi kesan ikut campur dalam politik praktis.

“Menariknya adalah ada yang mengatakan ini tidak salah, begitu. Ini benar saja dilakukan karena tidak diatur dalam hukum. Tidak ada satu pun aturan yang melarang mereka ikut dalam kegiatan seperti itu,” kata Bahar, Sabtu (9/4).

Fenomena itu dinilai menjadikan kepala desa sebagai alat atau bagian dari politik.

Bukan hanya kali itu, lanjut Bahar, ketika pilkada gubernur dan bupati, kepala desa juga dimanfaatkan untuk tujuan politik.

Menurutnya, dalam segi etika ada pemanfaatan ruang-ruang kosong oleh politik praktis di tingkat desa dan itu tidak diatur dalam regulasi.

“Ketika bypass dari pusat ke desa tentang sehubungan seperti itu walaupun dalam konteks organisasi, apakah itu dibenarkan?” ujar Bahar.

Guru Besar Universitas Terbuka Hanif Nurcholis menjelaskan desa hanya sebuah komunitas kecil pada awalnya dan kepala desa merujuk pada pembantu penguasa pusat.