Mekanisme Subsidi Dianggap Tidak Tepat, Justru Timbulkan Masalah Baru di Tengah Masyarakat

Lesartweek.com, JAKARTA — Persoalan pemenuhan kebutuhan dan stabilitas harga minyak goreng hingga saat ini belum menemui titik terang. Mekanisme subsidi mengendalikan harga minyak goreng dinilai belum tepat sehingga memicu persoalan lain yang muncul di tengah masyarakat.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, selama ini mekanisme subsidi yang digunakan untuk mengendalikan harga minyak goreng melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Padahal idealnya menggunakan skema subsidi dari APBN.

“Memang idealnya subsidi migor ini melalui APBN sehingga lebih transparan dan pengawasannya pun jauh lebih mudah daripada BPDPKS,” kata Bhima dilansir dari JawaPos.com, Sabtu (19/3).

Bhima menerangkan, pengawasan untuk subsidi minyak goreng dapat digabungkan dengan data terpadu kesejahteraan sosial. Sehingga, manfaatnya dapat tepat sasaran yaitu menyasar masyarakat menengah kebawah atau masyarakat miskin yang memang sangat memerlukan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan pangan mereka.

“Jangan kemarin. Kemarin itu kan kesalahannya subsidi minyak goreng kemasan, yang membeli belum tentu kelas menengah kebawah atau masyarkat miskin tapi yang membeli kebanyakan kelas menengah atas,” tuturnya.

Apalagi, lanjutnya, skema subsidi yang diberikan sebelumnya melalui perusahaan ritel dalam hal ini pasar modern atau supermarket. “Subsidinya dijual melalui mini market modern. Itu kesalahan yang jangan sampai terulang,” ucapnya.

Di sisi lain, Bhima melanjutkan, jika skema subsidi yang diberikan adalah minyak goreng curah, maka pengawasannya akan menjadi sangat sulit. Sebab, besar kemungkinan timbul persoalan lain yaitu, oknum yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini pedagang minyak goreng curah melakukan kecurangan mengoplos dengan minyak goreng jelantah.